SAPUTRA, ARDHITA RAMA VIAN and Wisnaeni, Fifiana and Ristyawati, Aprista (2026) Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial. _041 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_ABSTRAK.pdf Download (163kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text ARDHITA RAMA VIAN SAPUTRA_DAFPUS.pdf Download (194kB)

Abstract

Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan amanat Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Dalam penyelenggaraannya, digunakan ketentuan Presidential Threshold untuk dapat menjadi peserta dan mengikuti pemilihan Presiden. Perdebatan terhadap penerapan ketentuan Presidential Threshold di Indonesia hampir selalu terjadi menjelang pemilihan Presiden digelar. Hingga pada akhirnya, perdebatan ini mencapai titik puncak ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 lahir, yang menyatakan bahwa ketentuan Presidential Threshold telah bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa ketentuan Presidential Threshold telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Adapum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum dari penghapusan Presidential Threshold terhadap sistem presidensial yang dipakai di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Data tersebut dianalisis secara kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan logis guna mendapatkan hasil yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan Presidential Threshold memiliki dampak terhadap sistem presidensial yang dipakai di Indonesia. Bahwa dengan tidak adanya Presidential Threshold, maka penyelenggaraan pemilihan Presiden akan lebih sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, semua partai mempunyai kedudukan yang sama dalam mengajukan pasangan calon, hal tersebut karena proses pencalonan untuk mengisi jabatan eksekutif tidak terikat lagi dengan komposisi lembaga legislatif, dengan demikian lembaga eksekutif akan lebih mandiri dan independen dalam mewujudkan sistem presidensial yang lebih baik.
Kata Kunci: Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Presiden, dan Sistem Presidensial

Actions (login required)

View Item