SIMATUPANG, LIVA GRACE CRISTINA and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2026) ANALISIS EFEKTIVITAS WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL PERIODE TAHUN 2023-2025 OLEH PENGADILAN NEGERI SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004. _049 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_ABSTRAK.pdf Download (132kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_DAFPUS.pdf Download (131kB)
	Text LIVA GRACE CRISTINA SIMATUPANG_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)

Abstract

Hubungan industrial dalam perusahaan tidak senantiasa berjalan harmonis karena adanya berbagai perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial harus diselesaikan paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan batas waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Semarang selama periode tahun 2023-2025 dan untuk mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang menitikberatkan pada kajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Analisis data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan dua hal. Pertama, pelaksanaan batasan waktu penyelesaian sengketa hubungan industrial di Pengadilan Negeri Semarang belum berjalan secara efektif. Kedua, faktor kendala yang dialami adalah faktor eksternal seperti keterbatasan pemahaman para pihak yang berperkara, kendala menghadirkan saksi, kedudukan domisili para pihak dan faktor internal yaitu pengaruh jumlah Hakim Ad-Hoc dan jumlah Panitera Pengganti. Faktor kendala inilah yang mengakibatkan berlarutnya proses persidangan dan efektivitas batas waktu belum dijalankan dengan optimal.
Penelitian ini merekomendasikan untuk mengadakan sosialisasi serta edukasi mengenai prosedur beracara dalam hukum kepada pekerja guna meminimalisir ketidakpahaman dan kekeliruan masyarakat. Selain itu, perlu diadakannya pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana secara khusus yang memberikan penjelasan serta rincian lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga memperkuat kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi setiap pihak yang dirugikan dalam sengketa hubungan industrial.
Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Batas Waktu, Efektivitas Perundang-Undangan

Actions (login required)

View Item