Simanjuntak, George Natanael Hamonangan and Yuwanto, Yuwanto (2026) Implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik Di Kota Semarang. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_BAB I.pdf - Submitted Version Download (370kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_BAB II.pdf - Submitted Version Download (302kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (898kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (95kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (110kB)
	Text George Natanael Hamonangan Simanjuntak_14010121140108_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (291kB)

Abstract

ABSTRAK
Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Semarang yang mencapai lebih
dari 1,6 juta unit pada tahun 2024 menjadikan sektor parkir sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah yang strategis sekaligus rawan kebocoran. Sebelum
penerapan parkir elektronik, realisasi retribusi parkir tepi jalan umum hanya
mencapai 8,63% dari target pada tahun 2019, diperparah oleh maraknya juru parkir
liar dan transaksi tunai yang tidak tercatat. Sebagai respons, Pemerintah Kota
Semarang SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor 500.11.33/14187 Tahun 2024
yang menetapkan Jalan MH Thamrin dan Jalan Depok sebagai Kawasan Wajib
Parkir Elektronik. Namun observasi lapangan menunjukkan juru parkir di kedua
ruas jalan tersebut telah kembali ke sistem manual, mengindikasikan kegagalan
implementasi yang serius.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
kerangka analisis teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang
mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi
Bidang Parkir dan Tim Pengawas Dinas Perhubungan, empat juru parkir aktif, serta
lima pengguna jasa parkir yang dipilih secara purposive sampling, dilengkapi
observasi langsung dan studi dokumentasi. Validitas data dijamin melalui
triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan ketiga ketentuan utama SK Kadishub tidak
ada satu pun yang terlaksana di lapangan. Dari sisi komunikasi, sosialisasi hanya
dilakukan satu kali tanpa pendampingan lanjutan sehingga juru parkir dan
pengguna tidak memiliki pemahaman yang utuh. Dari sisi sumber daya, perangkat
dan aplikasi telah disediakan namun tidak dapat dijalankan karena pelaksana
didominasi juru parkir berusia lanjut yang tidak mampu beradaptasi dengan sistem
digital, diperparah praktik warisan lahan yang memblokir masuknya SDM baru.
Dari sisi struktur birokrasi, pengawasan bersifat insidental tanpa sanksi dan data
realisasi e-parking tidak tersedia karena pencatatan kembali manual. Namun yang
ix
paling menentukan kegagalan ini adalah disposisi pelaksana: juru parkir secara
sadar memilih kembali ke sistem tunai karena sistem elektronik mengancam
pendapatan mereka yang selama ini bebas dari pengawasan. Resistensi ini bukan
ketidaktahuan, melainkan pilihan rasional yang lahir dari ketiadaan insentif dan
ketidakpercayaan terhadap sistem baru.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi kawasan
wajib parkir elektronik di Kota Semarang bukan persoalan teknis, melainkan
persoalan sosial dan ekonomi yang berakar pada pelaksana di lapangan. Digitalisasi
layanan publik tidak akan berhasil hanya dengan regulasi dan teknologi tanpa
membenahi aktor yang menjalankannya. Penelitian ini merekomendasikan tiga hal
mendesak: pertama, perumusan skema insentif yang menjamin kepastian
pendapatan juru parkir agar resistensi ekonomi dapat diurai; kedua, reformasi
rekrutmen yang memutus rantai warisan lahan dan membuka ruang bagi pelaksana
yang lebih siap secara digital; ketiga, penertiban juru parkir liar secara rutin disertai
pengawasan berbasis pembinaan, bukan sekadar inspeksi sesekali yang tanpa tindak
lanjut
Kata Kunci : Implementasi Kawasan Wajib Parkir, Parkir Elektronik, Kota
Semarang
No. 124 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item