Anjarwati, Mardiana Tri and Kushandajani, Kushandajani (2026) PERAN BIROKRASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025 (Studi Kasus: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_BAB I.pdf - Submitted Version Download (564kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_BAB II.pdf - Submitted Version Download (379kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (803kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (268kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (244kB)
	Text Mardiana Tri Anjarwati_14010122140213_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (839kB)

Abstract

ABSTRAK
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan
pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial
bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan data penerima manfaat,
lemahnya pemutakhiran data, serta belum optimalnya koordinasi dan sistem
administrasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak
hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh peran birokrasi dalam
pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi dalam
pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan teori birokrasi Max
Weber yang meliputi aspek hierarki, aturan formal dan legalitas, impersonalitas,
serta administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan indikator teori
yang digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati
telah mencerminkan penerapan prinsip birokrasi, namun belum berjalan secara
optimal. Pada aspek hierarki, struktur organisasi dan pembagian tugas telah berjalan
dengan baik, meskipun koordinasi dan pelaporan masih menghadapi kendala. Pada
aspek aturan formal dan legalitas, pelaksanaan program telah mengacu pada
regulasi yang berlaku, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pada aspek
impersonalitas, pelaksanaan PKH telah menunjukkan penerapan prinsip
objektivitas melalui penerapan kriteria penerima manfaat dan pelaksanaan tugas
pendamping berdasarkan ketentuan program. Pada aspek administrasi, sistem
pendataan dan pelaporan telah berjalan, tetapi belum optimal dalam pembaruan dan
integrasi data.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran birokrasi
dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati telah berjalan sesuai dengan prinsip
birokrasi Max Weber, namun masih terdapat beberapa kendala pada aspek
administrasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada sistem
administrasi, khususnya dalam pembaruan dan integrasi data secara berkala. Selain
itu, peningkatan koordinasi antar pelaksana, penguatan mekanisme pengendalian,
serta optimalisasi pengawasan masyarakat melalui pertemuan rutin perlu dilakukan
guna mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Kata kunci: birokrasi, Program Keluarga Harapan, administrasi, impersonalitas,
kemiskinan
123 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item