Endraprianto, Muhammad Fa’iq and Indarja, Indarja and Sukma, Novira Maharani (2026) DAMPAK MUATAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP KINERJA PADA TUBUH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA. _045 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text Muhammad Fa'iq Endraprianto_DAFPUS.pdf Download (105kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi perubahan Pasal 47 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pengisian jabatan sipil pada kementerian dan lembaga negara. Perubahan norma tersebut menimbulkan perdebatan secara yuridis dan sosiologis, khususnya terkait prinsip supremasi sipil, sistem merit dalam birokrasi, serta batasan peran militer dalam ranah pemerintahan sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach,) serta dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pasal 47 memperluas ruang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tertentu, yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur sipil negara. Secara positif, perubahan ini dapat memperkuat koordinasi sektor pertahanan dan keamanan dalam kebijakan strategis nasional. Namun secara negatif, terdapat risiko tumpang tindih kewenangan, melemahnya sistem merit, serta potensi pergeseran prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan terkait UU TNI perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan operasional militer dan jaminan bahwa ruang lingkup tugas militer tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan hukum.
Kata Kunci: Undang-Undang TNI, Kementerian dan Lembaga Negara, Jabatan Sipil

Actions (login required)

View Item