NUGROHO, RADITYA ARIF and Silviana, Ana and Adhim, Nur (2021) ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 MENGENAI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI _ 056 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf Download (422kB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (957kB)

Abstract

Sengketa tanah hak barat menjadi perhatian lebih terutama bagi praktisi hukum. Seperti kasus antara ahli waris RMT.Wirjodingrat dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam objek sengketanya adalah tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding No.295 yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya SK Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 serta memberikan analisis perbuatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sebelum terbit SK Kakanwil BPN tersebut.
Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1) Surat Keputusan Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN33/2011 diterbitkan karena adanya permohonan pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 dari pemohon ahli waris RMT. Wirjodingrat dan telah diterbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Surakarta nomor 530/151/2007. Dasar permohonan pembatalan adalah Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan batal sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta serta memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mencabut kedua sertipikat tersebut. 2) Pemerintah Kota Surakarta tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan Hak Pakai Nomor 11 dan 15. Berdasarkan KEPPRES No. 32 Tahun 1979 dan PERMENDAGRI No.32 Tahun 1979, sepanjang untuk menyelenggarkan kepentingan umum, Pemerintah mempunyai prioritas utama dibanding pihak lain. Penerbitan sertipkat Hak Pakai No.11 dan No.15 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kesimpulannya adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN33/2011 diterbitkan karena adanya permohonan pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 dari ahli waris RMT. Wirjodingrat dan telah terbit Surat Kepala Kantor Pertanahan Surakarta nomor 530/151/2007. Pemerintah Kota Surakarta tidak melakukan perbuatan hukum. Penerbitan sertipikat Hak Pakai No.11 dan 15 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Actions (login required)

View Item