FEBRIANI, AYU NADIA and Diamantina, Amalia and Gading P, Anggun Sekar (2021) TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAKBERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (021 HTN 2021 ). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.Ketentuan mengenai fungsi dari KPAI itu sendiri tidak memiliki batasan-batasan dan penjelasan lebih lanjut, sehingga KPAI terbentur dengan terbatasnya kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hingga menyebabkan kurangnya efektivitas dari kinerja KPAI itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki 6 (enam) divisi yang memiliki pelaksanaan program kerjanya sendiri sendiri. Keenam divisi tersebut adalah Divisi Monitoring dan Evaluasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, Divisi Data dan Informasi, Divisi Mediasi dan Divisi Kemitraan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu terdapat hambatan substansi hukum, hambatan struktural, dan hambatan kultural.
Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara satu tugas dengan tugas yang lain saling terkait. Mulai dari tahap pengawasan, telaah dan kajian, advokasi, mediasi dan juga merujuk kepada lembaga yang berwenang. Terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diantaranya keindependensian KPAI harus ditegaskan kembali, dapat dimulai dari Kepala Sekretariat yang diangkat menjadi eselon 1, Tugas sosialisasi KPAI untuk dapat diatur kembali di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memperbaiki data berdasarkan tugasnya.
Kata Kunci:Tugas,Komisi Perlindungan Anak Indonesia,PerlindunganAnak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	16 Mar 2022 03:16
Last Modified:	16 Mar 2022 03:16
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5367

Actions (login required)

View Item