RAHMAWATI, DESTIA TITIN and Adhi, Yuli Prasetya and Aminah, Aminah (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga _ 050 Dagang 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover destia.pdf Download (234kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)

Abstract

Perkoperasian Serambi Dana merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang memiliki 115 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera salah satunya kota Salatiga. Koperasi ini melakukan banyak inovasi terkait peminajaman hutang dengan menggunakan objek jaminan yang tidak lazim dilakukan oleh perkoperasian atau lembaga pinjaman keuangan lainnya. Perkoperasian Serambi Dana menggunakan akta kelahiran sebagai objek jaminan hutang hal ini jarang dilakukan oleh lembaga keuangan yang melakukan peminjaman. Biasanya objek jaminan adalah bernilai ekonomi yang memenuhi syarat benda yang dapat dijaminkan yaitu : a. Benda dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; b. Tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya; c. Memberikan kepastian kepada si Kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, mudah untuk diuangkan dan memiliki nilai ekonomi untuk melunasi kredit yang dilakukan oleh debitur. Dengan demikian syarat benda jaminan menjadi das solen diadakannya perjanjian yang baik dengan objek yang konkret sehingga dapat meminimalisir kerugian para piahknya, sedangan pada kenyataanya (das sein) koperasi Serambi Dana melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan objek jaminan hutang berupa akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan peminjaman dan menjaring nasabah untuk melakukan kredit dengan salah satu caranya memudahkan debitur dalam pengajuan hutang. Akta Kelahiran tidak memenuhi unsur syarat benda jaminan yang baik karena tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat memudahkan kreditur mengeksekusi benda jaminan.
Tujuan diadakannya penulisan hukum dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan diadaknnya perjanjian hutang piutang dengan menggunakan objek akta kelahiran sebagi penjaminnaya dan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kreditur terhadap debitur wanprestasi yang melakukan pinjaman dengan menggunakan akta kelahiran sebagai objek jaminanya. Metode pendekatan yang dipakai yaitu yuridis empiris. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini dilakukan secara deskriptif analistis dengan menggambarkan peristiwa yang dikaji dengan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang relevan maka dilakukan studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dianalisis berbentuk data kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Perjanjian hutang menggunakan jaminan Akta Kelahiran yang didasari oleh beberapa asas perjanjian diantaranya Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsualisme dan Asas Kepribadian. Berdasarkan beberapa asas hukum yang terfokus pada asas konsensualisme yang dilatarbelakangi oleh pasal 1338 KUHPdt dinyatakan SAH hal ini dikarenakan asas ini memberikan ijin bagi setiap pihak untuk membuat perjanjian dengan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut serta mentaati setiap isi perjanjian selayaknya Undang-Undang yang berkekuatan hukum. Batasan dalam asas kebebasan berkontrak adalah pasal 1320 KUHPdt yaitu syarat sah perjanjian asas ini membebaskan setiap pihak untuk melakukan perjanjian selagi kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian dan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Kedua, Perlindungan hukum kreditur terhadap debitur wanprestasi yang melakukan
ix
pinjaman hutang dengan akta kelahiran terbagi menjadi perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif. Sebagai perlindungan prefentif untuk mecegegah debitur wanprestaasi sehingga merugikan kreditur diakomodir oleh beberapa pasal diantaranya : a. Pasal 1338 jo pasal 1243KUHPdt menjadi payung hukum diadakannya perjanjian hutang dengan objek jaminan akta kelahiran, pasal ini menerangkan batasan untuk pernyataan debitur lalai/wanprestasi sehingga berkewajiban untuk melakukan ganti rugi; b. Pasal 1249 KUHPdt terkait wanprestasi dan ganti rugi; c.Terkait debitur yang dimungkinkan dapat memberikan keterangan palsu untuk memperoleh kuitpan akta kedua untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya melunasi hutang maka kreditur dilindungi pada pasal 243 ayat (1)KUHP; d. Untuk mencegah perkoperasian melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk menerapkan asas kehati-hatian diatur pada pasal 93 ayat (1) dalam UU No.17 tahun 2012; e. Apabila kreditur merasa dirugikan dan membutuhkan perlindungan serta pembantuan maka menurut PP No.9 Tahun 1975 perkoperasian dapat mendapat fasilitas dan beberapa bantuan dari menteri pekoperasian. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa hukum dilakuakan oleh debitur, terkait hal tersebut kreditur dapat mengambil sejumlah upaya hukum berupa perlindungan hukum represif non litigasi dan perlindungan hukum respresif kreditur didalam upaya litigasi. Perlindungan hukum berupa tindakan represif non litigasi berupa peringatan keterlambatan pembayaran, sita akta kelahiran dan pemberlakuan denda hingga debitur dapat melakukan pelunasan, blacklist data debitur agar tidak dapat lagi melakukan pinajaman, serta dapat melakukan eksekusi benda berharga bernilai ekonomi untuk melunasi pinjaman. Perlindungan hukum respresif kreditur didalam upaya litigasi kreditur dilindungi oleh undang-undang sehingga apabila debitur wanprestasi atas dasar pasal 1338 jo pasal 1243 KUHpdt, kreditur dapat mengajukan upaya litigasi di Pengadilan

Actions (login required)

View Item