RAFI, LUTHFAN ALGHIFARI and Asy'ari, Hasyim and Wisnaeni, Fifiana (2026) ANALISIS PELUANG PENERAPAN PRINSIP PURCELL DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM. _038 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_ABSTRAK.pdf Download (130kB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text LUTHFAN ALGHIFARI RAFI_DAFPUS.pdf Download (201kB)

Abstract

Fenomena meningkatnya pengujian undang-undang terkait pemilihan umum menjelang maupun selama tahapan pemilu berlangsung menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakpastian hukum, kebingungan bagi pemilih dan penyelenggara, serta potensi konflik kepentingan dalam proses demokrasi. Prinsip Purcell, yang berkembang dalam sistem hukum Amerika Serikat, menekankan bahwa pengadilan sebaiknya tidak mengubah regulasi pemilu dalam waktu yang dekat dengan pelaksanaan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peluang penerapan Prinsip Purcell dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait pemilihan umum, serta menilai efektivitasnya dalam meminimalisir permasalahan kepemiluan dan inkonsistensi putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk menerapkan Prinsip Purcell dalam praktik Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan transplantasi hukum, dengan penyesuaian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penerapan prinsip ini dinilai dapat memperkuat sikap judicial restraint, menjaga stabilitas tahapan pemilu, serta mencegah perubahan regulasi yang mendadak. Selain itu, Prinsip Purcell berpotensi menjadi instrumen untuk meminimalisir inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terlihat dalam perbedaan penerapan putusan terkait pemilu tahun 2024. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, integritas pemilu, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit serta komitmen kelembagaan agar prinsip ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.
Kata kunci: Prinsip Purcell, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilu.

Actions (login required)

View Item