TAUFIQI, NAUFAN and Sulistyawan, Aditya Yuli and HARDIYANTI, MARZELLINA (2026) ANALISIS EKSISTENSI KEKUASAAN PADA TEKS PASAL 188 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023: TINJAUAN HERMENEUTIKA TERHADAP KONSEP KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA. _003 DIH 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NAUFAN TAUFIQI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text NAUFAN TAUFIQI_DAFPUS.pdf Download (279kB)

Abstract

Eksistensi regulasi kejahatan keamanan negara yang terejawantahkan melalui Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya merupakan bentuk mala prohibitia. Berikutnya, telaah melalui teori kekuasaan Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat omnipresent. Lebih daripada itu, guna menganalisis eksistensi kekuasaan yang hidup dalam hukum maka dibutuhkan jermeneutika sebagai pelacak makna dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun penelitian ini mengadopsi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan menggunakan sumber berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya, iklim sosial-politik dan haluan pemerintahan pada suatu masa menjadi determinan dari rumusan kejahatan keamanan negara yang ada. Lebih daripada itu, telaah secara historis pada regulasi kejahatan keamanan negara menyimpulkan bahwa dalam Tragedi 1965, bentuk disciplinary power didemonstrasikan secara masif terhadap Tahanan Politik . Di samping itu, posisi hukum pada pemikiran Foucault bertindak sebagai pemikul bagi kerangka normatif pelaksanaan disciplinary power. Di samping itu, analisis tekstual melalui hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer merumuskan bahwa untuk menangkap makna dalam sebuah teks hukum membutuhkan prasangka (vorurteil) sehingga unsur subjektivitas penafsir ialah bagian integral dari penalaran hukum yang dijabarkan lebih lanjut melalui konsep sejarah pengaruh (Wirkungsgeschichte). Selanjutnya, terletaknya hukum dalam jejaring sejarah mendorong Gadamer untuk menjabarkan kondisi ini melalui konsep peleburan horizon (horizontverschmelzung) yang mengisyaratkan bahwa hukum berada pada tegangan antara yang silam dan kontemporer. Kendati demikian, tegangan inilah yang kemudian mesti dieksplisitkan sehingga tercipta interseksi antar horizon dan bukan asimilasi antar horizon.
Kata Kunci : Kekuasaan, Kejahatan Keamanan Negara, Hermeneutika, Tragedi 1965.

Actions (login required)

View Item