Search for collections on Undip Repository

PERBEDAAN PENGGUNAAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA PADA BIDANG PERDATA MELALUI GUGATAN PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA. _091 PDT 2026

KURNIAWAN, NANDA and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2026) PERBEDAAN PENGGUNAAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA PADA BIDANG PERDATA MELALUI GUGATAN PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA. _091 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_COVER.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_ABSTRAK.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_ABSTRAK.pdf

Download (130kB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_BAB I.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (392kB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_BAB II.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (433kB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_BAB III.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (478kB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_BAB IV.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (201kB)
[thumbnail of NANDA KURNIAWAN_DAFPUS.pdf] Text
NANDA KURNIAWAN_DAFPUS.pdf

Download (294kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan penggunaan kewenangan jaksa pengacara negara pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Btg dan Putusan Nomor 254/Pid.Sus./2020/PN Pkl. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan implementasinya.
Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah non-doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa jaksa pengacara negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan KUH Perdata dan UUP. Tahapan pencabutan kekuasaan orang tua diawali dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap hingga persidangan di pengadilan. Akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua yaitu penunjukan wali, pembatasan hak dan kewajiban, dan batasan hubungan terhadap anak. Pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Btg perimbangan penggunaan kewenangan jaksa pengacara negara didasarkan pada kondisi psikologis anak, namun pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus./2020/PN Pkl pertimbangan penggunaan kewenangan didasarkan pada persetujuan para pihak. Penggunaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dipengaruhi oleh kondisi masing-masing kasus. Perlindungan hukum terhadap anak melalui gugatan pencabutan kekuasaan orang tua sangat penting dilakukan untuk melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak anak.
Kata Kunci : Pencabutan, Kekuasaan Orang Tua, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pencabutan, Kekuasaan Orang Tua, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 29 Jun 2026 07:43
Last Modified: 06 Jul 2026 02:54
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/53478

Actions (login required)

View Item View Item