Zahroh, Fatimatul and Njatrijani, Rinitami and Muhyidin, Muhyidin (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN LABEL HALAL DALAM PRODUK HAKIKI GELATIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. _103 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fatimatul Zahroh_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fatimatul Zahroh_ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text Fatimatul Zahroh_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Fatimatul Zahroh_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Fatimatul Zahroh_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Fatimatul Zahroh_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Fatimatul Zahroh_DAFPUS.pdf Download (180kB)

Abstract

Ketidaksesuaian label halal dalam produk Hakiki Gelatin menunjukkan adanya permasalahan serius dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait keakuratan informasi produk yang seharusnya menjadi dasar kepercayaan konsumen. Label halal tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga konsekuensi hukum yang menuntut kesesuaian antara informasi dan kondisi produk yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas ketidaksesuaian label halal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen belum berjalan optimal, ditandai dengan tidak terpenuhinya hak atas informasi yang benar serta pelanggaran kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, pertanggungjawaban pelaku usaha juga belum terlaksana secara efektif, karena meskipun terdapat kewajiban pemberian ganti rugi, dalam praktiknya penyelesaian kasus tersebut hanya berujung pada sanksi administratif tanpa pemulihan hak konsumen. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label Halal, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Ganti Rugi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item