BR. SILALAHI, CINDY TRI RATU OKTAVIANI and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2026) PENERAPAN KUHPERDATA TERHADAP SENGKETA WARIS ANTARAAHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT PATRILINEAL. _083 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_ABSTRAK.pdf Download (316kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (794kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (906kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_DAFPUS.pdf Download (337kB)
	Text CINDY TRI RATU OKTAVIANI BR SILALAHI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)

Abstract

Perbedaan antara sistem hukum adat patrilineal Batak Karo dan prinsip kesetaraan dalam hukum waris nasional menimbulkan permasalahan dalam pembagian warisan, khususnya terkait kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian warisan dalam masyarakat patrilineal Batak Karo, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan melalui konsep legitieme portie. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan analisis norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, seperti aparat desa dan hakim pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik adat Batak Karo, sistem kekerabatan patrilineal masih sangat berpengaruh dalam pembagian warisan, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai penerus utama marga dan penerima utama harta pusaka, khususnya tanah. Sementara itu, anak perempuan cenderung tidak memperoleh bagian yang sama karena dianggap telah bergabung ke dalam keluarga suaminya setelah menikah. Penyelesaian sengketa waris pada umumnya dilakukan secara non-litigasi melalui mekanisme musyawarah adat (runggu) yang melibatkan keluarga inti dan struktur kekerabatan Rakut Sitelu. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat dibawa ke ranah hukum formal.
Kata Kunci: hukum waris, patrilineal Batak Karo, KUHPerdata, legitieme portie, kesetaraan gender, sengketa waris.

Actions (login required)

View Item