DIANDRA, JASMINE ENESIA and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2026) KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS GRASI KEPADA ANNAS MAAMUN PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23/G TAHUN 2019). _040 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Jasmine Enesia Diandra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-abstrak.pdf Download (280kB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text Jasmine Enesia Diandra-dapus.pdf Download (403kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Presiden dalam
memberikan grasi sebagai hak prerogatif yang kerap menimbulkan polemik dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pemberian grasi kepada terpidana korupsi dinilai berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberian grasi sebagai hak prerogatif Presiden dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi kepada Annas Maamun, serta mengkaji implikasi yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi merupakan
kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Pemberian grasi kepada Annas Maamun telah memenuhi syarat dan mekanisme yang berlaku, yaitu adanya putusan berkekuatan hukum tetap, permohonan terpidana, dan
pertimbangan Mahkamah Agung. Secara yuridis, grasi tidak menghapus putusan pengadilan, melainkan mengubah pelaksanaan pidana sehingga terpidana tetap dinyatakan bersalah. Pemberian grasi tidak menunjukkan adanya intervensi eksekutif terhadap yudikatif karena dilakukan setelah proses peradilan selesai dan
tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Implikasi yuridis dari keputusan tersebut berupa perubahan pelaksanaan pidana, tetap berlakunya status kesalahan terpidana, serta konsekuensi terhadap kepentingan negara, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum yang berdampak pada konsistensi penegakan hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kata kunci: Grasi, Hak Prerogatif Presiden, Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden

Actions (login required)

View Item