ARISTI, KYLATIFA GHANIYA and Prabandari, Adya Paramita and Samekto, F.X. Adji (2026) SERANGAN SIBER TERHADAP SATELIT DWIGUNA : ANALISIS SINKRONISASI HUKUM ANGKASA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. _023 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-abstrak.pdf Download (195kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-dapus.pdf Download (186kB)
	Text Kylatifa Ghaniya Aristi-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)

Abstract

Perkembangan teknologi ruang angkasa dan proliferasi aktor privat meningkatkan kerentanan satelit dwiguna terhadap serangan siber, sehingga memunculkan persoalan hukum terkait interaksi antara Hukum Angkasa Internasional (HAI) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sinkronisasi kedua rezim tersebut serta menilai koherensi dan kecukupannya dalam mengatur serangan siber terhadap satelit dwiguna. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAI dan HHI bersifat komplementer, dimana HAI menetapkan kerangka umum penggunaan ruang angkasa, sementara HHI mengatur batasan metode dan sarana serangan. Namun, penerapan kedua rezim tersebut masih sangat bergantung pada interpretasi, sehingga menyisakan ketidakpastian normatif. Dalam HAI, belum terdapat parameter yang jelas terkait harmful interference dan fault, sedangkan dalam HHI masih terdapat perdebatan mengenai kualifikasi operasi siber non-kinetik sebagai attack. Selain itu, rezim
pertanggungjawaban belum sepenuhnya mengakomodasi keterlibatan entitas privat, khususnya ketika kerugian di ruang angkasa tidak dapat diatribusikan kepada negara tertentu. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada tetap relevan,
penerapannya masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman interpretatif serta peningkatan transparansi dalam praktik pendaftaran objek angkasa untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengatur operasi siber di ruang angkasa.
Kata Kunci: Serangan Siber, Dual-use Satellites, Hukum Angkasa Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Pertanggungjawaban Internasional

Actions (login required)

View Item