SEMBIRING, PATRICK ARMANA and Sa'adah, Nabitatus and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2026) TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO. _047 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Patrick Armana Sembiring-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (834kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-abstrak.pdf Download (113kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-dapus.pdf Download (209kB)
	Text Patrick Armana Sembiring-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)

Abstract

Penelitian ini meninjau terkait dengan kebijakan serta tantangan yang timbul dalam pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto di Indonesia. Adanya eksistensi Aset Kripto yang memiliki dua model transaksi, yakni Centralized Finance (CeFi) dan Decentralized Finance (DeFi) menimbulkan tantangan yang dihadapi oleh negara sebagai akibat dari ketidakmampuan regulasi yang ada, yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto untuk mengatasi kompleksitas dari tantangan tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya salah satu sumber penerimaan negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal
dengan pendekatan empiris dan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan data primer serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penghimpunan melalui wawancara untuk
mendapatkan data primer dan juga menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang ada hanya berlaku efektif pada transaksi dengan model CeFi. Kemudian, pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan dalam memungut pajak, seperti pengawasan yang sulit, ketidakpatuhan para wajib pajak, dan keterbatasan jangkauan transaksi lintas yurisdiksi. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya upaya strategis, seperti
optimalisasi koordinasi antar lembaga, implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), serta pembaruan teknologi secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan Aset Kripto yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Kata Kunci: Aset Kripto; Penerimaan Negara; CeFi; DeFi; CARF.

Actions (login required)

View Item