AZIIZAH, DEVY FAUZIYYAH NUR and Saraswati, Retno and Sukma, Novira Maharani (2026) HARMONISASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG. _044 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-dapus.pdf Download (154kB)
	Text Devy Fauziyyah Nur Aziizah-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)

Abstract

Problematika pengawasan hakim di Indonesia berawal pada posisi dilematis Komisi Yudisial, yang di satu sisi ia wajib menjaga marwah peradilan, namun di sisi lain ia hanya diberikan kewenangan yang bersifat usulan atau rekomendasi semata. Kondisi ini menciptakan ruang ketegangan dengan Mahkamah Agung, terutama saat menyentuh ranah pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah
Agung. Akibatnya, sistem pengawasan yang seharusnya menjadi alat koreksi perilaku hakim justru kehilangan maknanya karena adanya dualisme kepentingan dan hambatan prosedural antar institusi tersebut.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tugas dan
kewenangan Komisi Yudisial, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kewenangan yang timbul antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya harmonisasi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkmah Agung agar lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal-preskriptif. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.
Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi
kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang menunjukkan adanya kejelasan batas antara teknis yudisial dan perilaku hakim. Harmonisasi tersebut tidak dimaknai sebagai perluasan kekuasaan, melainkan penegasan terhadap fungsi etik dan moral yang menjamin akuntabilitas serta independensi lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya penguatan anggaran
Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial dapat meningkatkan kinerja pengawasan hakim.
Kata Kunci : Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Pengawasan Hakim,
Kewenangan.

Actions (login required)

View Item