NABILA, PUTRI and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi and Adhim, Nur (2026) ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMBELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Smg). _009 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRI NABILA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text PUTRI NABILA-abstrak.pdf Download (263kB)
	Text PUTRI NABILA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text PUTRI NABILA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text PUTRI NABILA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text PUTRI NABILA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text PUTRI NABILA-dapus.pdf Download (175kB)
	Text PUTRI NABILA-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (929kB)

Abstract

Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah sering menyebabkan terjadinya sengketa apabila dilakukan tanpa persetujuan Pembeli yang secara faktual telah memiliki dan menguasai tanah, meskipun belum beralih secara yuridis. Perkara Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Smg menggambarkan bahwa adanya
ketidaksesuaian antara penguasaan faktual oleh (Hesty Kurina Rahayu selaku pembeli) dan yuridis administratif masih atas nama (Ervani Adi Nugroho selaku penjual). Tanah dapat dimanfaatkan oleh Pemberi Hak Tanggungan untuk dijaminkan hak kebendaannya melalui pembebanan Hak Tanggungan kepada pihak Pemegang Hak Tanggungan seperti Koperasi Graha Mandiri. Metode penelitian
menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi data deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan Hak Tanggungan tanpa persetujuan Pembeli dapat dibatalkan demi hukum, hal ini terjadi karena melanggar asas beritikad baik dalam hukum perjanjian serta hukum perdata melalui Pasal 1320 KUH Perdata dan wewenang yang dimiliki oleh Koperasi Graha Mandiri sebagai
pemegang hak tanggungan tidak sah. Majelis hakim dalam perkara ini juga memutuskan bahwa APHT yang dibuat antara (Ervani Adi Nugroho selaku pemberi hak tanggungan) dan (Koperasi Graha Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan) batal demi hukum. Pengadilan memerintahkan untuk segera dilakukan penandatanganan AJB di hadapan PPAT dan prosedur balik nama sertipikat di Kantor Pertanahan.
Kata Kunci : Batal Demi Hukum; Pembebanan HT; Akta Pemberian HT.

Actions (login required)

View Item