NOVIANTY, ANNISA and Juliani, Henny and Ispriyarso, Budi (2021) KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 _ 016 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (262kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan bentuk diskresi Pemerintah dalam
menangani bencana non-alam yaitu pandemi covid-19. Undang-Undang tersebut
memberikan beberapa wewenang tambahan bagi Pemerintah termasuk Komite
Stabilitas Sistem Keuangan atau yang biasa disebut KSSK. Permasalahan yang
dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana wewenang yang dimiliki
KSSK dan akibat hukum dari adanya hak imunitas di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020.
Penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan analisis kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder
yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Data tersebut akan diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research)
berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, KSSK dan Lembaga-Lembaga anggota
KSSK diberikan perluasan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
negara di tengah pandemi covid-19 yaitu, aturan-aturan yang telah berlaku
sebelumnya menjadi tidak berlaku menurut Ketentuan Penutup Pasal 28. Hal
tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (4) yang menyatakan bahwa
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, menjadi tidak berlaku lagi sejak
disahkannya Perppu tersebut. Undang-Undang ini juga memberikan KSSK Hak
imunitas yaitu, segala pengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan
untuk menangani pandemi covid-19 bukan merupakan kerugian negara, tidak
dapatnya KSSK dituntut secara perdata maupun pidana dan segala tindakan
maupun keputusan bukan merupakan objek gugatan. Akibat hukumnya adalah
KSSK memiliki kekebalan hukum sepanjang tindakan yang dilaksanakan
berdasarkan itikad baik (didasarkan atas motif kejujuran dan AUPB) dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hak Imunitas yang dimiliki KSSK
bukanlah Hak Imunitas absolut.

Actions (login required)

View Item