DAVANTI, SHANIA PRILLA and Adiyanta, F.C. Susila and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) PENGATURAN WEWENANG PENERBITAN IZIN PENANGKARAN BURUNG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH) _ 015 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (234kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)

Abstract

Perubahan status konservasi satwa Chloropseidae menjadi dilindungi mewajibkan pendataan kepemilikan satwa Chloropseidae oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Pendataan tersebut memberikan insentif berupa izin penangkaran. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis status hukum satwa Chloropseidae sebagai satwa yang dilindungi. Kedua, mengetahui pengaturan wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam kaitannya dengan Izin Penangkaran. Ketiga, mengetahui praktik pendataan burung yang dilindungi, pemberian rekomendasi penangkaran burung, dan penegakan hukum kepemilikan satwa Chloropseidae oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis nondoktrinal dengan metode pendekatan mikro interaksional-simbolik. Penulis menganalisis secara deskriptif analitis dan diambil simpulannya dengan silogisme induksi. Status konservasi merupakan moral obligation yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan khusus pada satwa. Hanya status konservasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengikat satwa Chloropseidae secara hukum. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah tidak berwenang menerbitkan izin penangkaran burung pasca berlakunya Online Single Submission, namun tetap berwenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung. Wewenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung diperoleh secara atributif, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyelenggarakan Online Single Submission memperoleh wewenang penerbitan izin penangkaran burung secara delegatif. Insentif izin penangkaran tidak diberikan kepada pendata satwa Chloropseidae, melainkan hanya diberikan insentif berupa pengecekan satwa tanpa dipungut biaya. Berubahnya status konservasi satwa Chloropseidae tidak mempengaruhi pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap satwa Chloropseidae, maka perubahan pengaturan wewenang penerbitan izin penangkaran maupun kewajiban pendataan satwa tidak mempengaruhi kelestarian satwa Chloropseidae secara signifikan.

Actions (login required)

View Item