SIBURIAN, OSLANDO FIERO AGUSTINUS and Rozah, Umi and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2026) BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. _012 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_DAFPUS.pdf Download (124kB)
	Text OSLANDO FIERO AGUSTINUS SIBURIAN_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)

Abstract

Pada dasarnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instrumen strategis negara dalam menjalankan fungsi pengelolaan ekonomi nasional sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945. BUMN berperan sebagai entitas bisnis sekaligus sebagai perpanjangan tangan negara untuk terwujudnya kesejahteraan umum. Di dalam dunia bisnis seorang Direksi yang merupakan organ korporasi dituntut untuk mengambil keputusan bisnis yang sangat beresiko dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Menjadi permasalahan adalah ketika keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN tidak menghasilkan keuntungan melainkan kerugian, yang oleh penegak hukum dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menciptakan chilling effect yang berdampak pada ketakutan direksi dalam mengambil keputusan sehingga BUMN tidak mengalami perkembangan melainkan stagnasi. Hadirnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Business Judgement Rule (BJR) dalam sistem hukum Indonesia serta menjelaskan bagaimana BJR dapat menjadi alasan hapusnya pertanggungjawaban direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Demi mendukung pendekatan tersebut, maka terdapat data primer berupa wawancara terstruktur dengan para ahli hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, BJR telah diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia yakni pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9F Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014. Keberadaan pengaturan tersebut menjadikan BJR bersifat konkrit dan terukur yang sangat berbanding terbalik dengan negara common law system yang hanya berdasarkan preseden atau judge made doctrine. Kedua, Dalam konteks keputusan bisnis maka BJR berperan sebagai instrumen yang mengisi kekosongan kriteria penilaian dalam doktrin afwezigheid van alle materiële wederrechtelijkheid (AVAW) dan afwezigheid van alle schuld (AVAS). Apabila direksi BUMN dapat membuktikan terpenuhinya keempat syarat kumulatif BJR di antaranya kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian, itikad baik dan kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, serta upaya mitigasi kerugian, maka menghapus pertanggungjawaban pidananya. Adapun jenis putusan yang dihasilkan baik bebas atau lepas bergantung pada keyakinan dan penilaian hakim dalam melihat kasus secara konkrit.
Kata Kunci: Business Judgement Rule, Pertanggungjawaban Pidana, Direksi BUMN, Tindak Pidana Korupsi, AVAW, AVAS.

Actions (login required)

View Item