RAFAEL, MUHAMMAD ISANDI and Rahmanda, Bagus and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) ANALISIS KEABSAHAN PERMOHONAN PAILIT OLEH LIKUIDATOR PADA PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS DALAM LIKUIDASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN NIAGA SMG). _097 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_ABSTRAK.pdf Download (101kB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (839kB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
|
|
Text
MUHAMMAD ISANDI RAFAEL_DAFPUS.pdf Download (123kB) |
Abstract
Kewenangan likuidator untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas nama perseroan terbatas yang sedang dalam likuidasi sejatinya tidak diatur secara tegas dalam UU K-PKPU, sehingga menimbulkan konflik norma dengan UU PT dan ketidakpastian hukum bagi para kreditor. Oleh karena itu, penulisan hukum ini berfokus menganalisis keabsahan permohonan pailit oleh likuidator pada perseroan terbatas berstatus dalam likuidasi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun metode yang digunakan untuk meneliti bersumber pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, likuidator memiliki legal standing yang sah karena kedudukannya sebagai organ perseroan yang menggantikan seluruh fungsi direksi secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 142 ayat (6) UU PT, sehingga permohonan yang diajukan merupakan voluntary petition debitor dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, dan bahkan bersifat imperatif berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT apabila utang perseroan melebihi kekayaannya. Dengan demikian, Penulis sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut dan menegaskan bahwa kepailitan dan likuidasi merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh kreditor.
[Kata kunci: Likuidator, Kepailitan, Perseroan Terbatas dalam Likuidasi]
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Likuidator, Kepailitan, Perseroan Terbatas dalam Likuidasi] |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 19 Jun 2026 03:52 |
| Last Modified: | 19 Jun 2026 03:52 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/53102 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
