ARVIANA, NERISSA LATIFA and Soemarmi, Amiek and Herawati, . Ratna (2021) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BAJOMULYO JUWANA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN._016 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemberdayaan masyarakat pesisir berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Pati. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.Dalam perkembangannya, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kegiatan atau agenda yang begitu penting bagi pemerintah, mengingat kondisi masyarakat pesisir yang dinilai masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemberdayaan Masayarakat Pesisir wilayah Bajomulyo dan apasaja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Pati. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, mengingat pemberdayaan masyarakat pesisir secara merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.Bahan baku primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, danPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Pati memiliki peran sangat penting sebagai bentuk peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir Bajomulyo.Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di Desa Bajomulyo Kabupaten Pati telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan kelembagaan. Namun pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati masih belum optimal yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, kemitraan dalam mengembangkan usaha masyarakat, dan kurangnya dukungan kelembagaan dari para stakeholder. Saran penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan proses pemberdayaan masyarakat pesisir dibutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Kata Kunci: Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kabupaten Pati.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	11 Mar 2022 02:03
Last Modified:	22 Dec 2022 02:48
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5307

Actions (login required)

View Item