AYU, RESTY SUTRAINY and Trihastuti, Nanik and Setyawan R, Lazarus Tri (2021) PENERAPAN THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE TERHADAP KAPAL PERANG DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 _ 012 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover resty.pdf Download (369kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)

Abstract

Hak lintas damai (the right of innocent passage) terhadap kapal perang di wilayah territorial suatu negara terus diperdebatkan terlepas telah terbentuknya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Hal ini dikarenakan ketidakjelasan UNCLOS 1982 dalam mengatur dan mengakomodir hak lintas damai terhadap kapal perang di wilayah perairan negara yang dinilai mampu mengancam keamanan negara. Berbagai interprestasi mengenai dapat dan tidaknya suatu negara untuk menerapkan pembatasan dalam bentuk pemberian syarat notifikasi (prior notification) sebelum kapal perang menggunakan hak lintas damainya tidak kunjung disepakati. Hal ini pun berdampak bagi keamanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya kerap dilalui oleh kapal perang asing. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan syarat notifikasi terhadap lintas damai bagi kapal perang asing yang akan melintas di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan penerapan pemberian syarat notifikasi pada Innocent Passage bagi kapal perang asing berdasarkan tinjauan dari wilayah perairan Indonesia dengan menguraikan ketentuan UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan, serta penerapan yang dilakukan oleh negara-negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan syarat notifikasi (prior notification) pada innocent passage bagi kapal perang asing di wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dan tidak melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya ketentuan secara spesifik terkait lintas damai bagi kapal perang di UNCLOS 1982 serta bahwa Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 30 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk menjaga keamanan wilayahnya yang juga didukung oleh pelaksanaan praktik dari banyak Negara. Penulisan hukum ini merekomendasikan agar negara anggota UNCLOS 1982 melakukan perundingan kembali dalam konferensi untuk menetapkan keabsahan pembatasan innocent passage dalam bentuk syarat notifikasi terhadap kapal perang dalam konstitusi tertulis dalam mencegah terjadinya hak lintas tidak damai (non-innocent passage) untuk terjadi.

Actions (login required)

View Item