ANNISA, NUR and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Purwoto, Purwoto (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISIR DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN. Kdl Dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Thn) 007 Pidana 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (345kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)

Abstract

Fenomena disparitas putusan pidana telah ada sejak Indonesia menjalankan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana. Disparitas pidana dapat terjadi pada seluruh delik, tidak terkecuali pada tindak pidana penganiayaan. Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Thn merupakan salah satu contoh dari adanya disparitas putusan pidana. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab disparitas putusan pidana pada putusan tersebut dan kebijakan hukum pidana dalam meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan pendekatan terhadap norma dan peraturan hukum. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan tersebut terjadi disparitas pidana dikarenakan faktor hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, faktor tinggi rendahnya tuntutan pidana, dan faktor perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena disparitas pidana menjadi permasalahan yang sampai sekarang tidak ada solusinya, maka kebijakan hukum pidana perlu dibuat untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana yaitu dengan merumuskan pedoman pemidanaan serta memberikan petunjuk (guidance) kepada hakim dalam menerapkan prinsip kebebasan hakim.

Actions (login required)

View Item