WICAKSONO, HARYO PRIYO and Sularto, RB. Sularto and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) PEMIDANAAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan No. 102/Pid.Sus/2018/PN Srh). _013 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text HARYO PRIYO WICAKSONO_DAFPUS.pdf Download (238kB)

Abstract

Perkara narkotika kerap disertai dengan upaya menyamarkan aset melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keterkaitan antara kedua tindak pidana ini menjadi dasar penelitian, mengingat adanya kompleksitas yuridis dalam penerapan doktrin perbarengan (concursus) pada kasus yang melibatkan undang-undang khusus, seperti dalam Putusan No. 102/Pid.Sus/2018/PN Srh. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang merupakan anggota Polri sebelumnya telah dijatuhi pidana mati dalam kasus narkotika, sehingga dalam perkara TPPU hakim tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 67 KUHP.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta bersifat deskriptif-analitis, yang memaparkan pertimbangan hakim dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana. Data yang digunakan berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan No. 102/Pid.Sus/2018/PN Srh didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam proses pembuktian, hakim menilai aspek perbuatan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan, serta menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 undang-undang tersebut, namun tetap tidak dapat dijatuhi pidana. Pertimbangan hakim, baik yuridis maupun non-yuridis, didasarkan pada fakta bahwa terdakwa sebagai anggota Polri telah lebih dahulu dijatuhi pidana mati dalam perkara narkotika, sehingga sesuai Pasal 67 KUHP, dalam perkara TPPU hakim tidak dapa menjatuhkan pidana.
Kata Kunci : Narkotika; Pencucian Uang; Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item