KRONES, SIDNEY WINOVICA and Roisah, Kholis and Susetyorini, Peni (2026) STATUS PREMISES OF THE MISSION TERKAIT NON DIPLOMATIC FUNCTION PROPERTY KEDUTAAN ASING DI NEGARA PENERIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. _021 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_DAFPUS.pdf Download (173kB)
	Text SIDNEY WINOVICA KRONES_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)

Abstract

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak memberikan batasan yang jelas mengenai indikator dari suatu premises of the mission. Interpretasi premises of the mission lebih berkembang dalam praktik seperti dalam kasus Gamal-Eldin v Mesir dimana terdapat suatu klinik medis milik kedutaan asing yang diklaim sebagai premises of the mission dan kasus yang terbaru dimana sebuah sekolah Kedutaan Besar Rusia di Warsawa disita oleh otoritas Polandia.
Penelitian ini membahas status premises of the mission terkait dengan kasus properti non diplomatic function Kedutaan Asing di negara penerima. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), serta dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status premises of the mission berkaitan erat dengan penggunaannya yang memenuhi fungsi-fungsi diplomatik serta syarat dalam hukum nasional atau kebijakan yang ditetapkan masing-masing negara penerima. Dalam kasus yang dianalisis menunjukkan terdapat kecenderungan penilaian terhadap unsur komersial dalam menentukan status premises of the mission sebagai faktor penentu utama dalam kasus non diplomatic function property. Faktor lain yang mempengaruhi interpretasi dalam penentuan status ini adalah hukum nasional, yurisprudensi dan kebijakan negara penerima. Disamping itu, kondisi geopolitik dan hubungan antar negara juga turut mempengaruhi penentuan status premises of the mission.
Kata Kunci : Premises of The Mission, Fungsi Diplomatik, Properti Diplomatik, Konvensi Wina 1961.

Actions (login required)

View Item