CANDRA, ROLAND ADE and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2019) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014-2019. _078 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 78 ROLAND Ade Candra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-abstrak.pdf Download (78kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 78 ROLAND Ade Candra-dapus.pdf Download (178kB)

Abstract

Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk perda telah
mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mempunyai fungsi utama sebagai badan legislatif dan merupakan wakil rakyat yang menampung dan
menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
DPRD Kabupaten Kudus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan fungsi legislasi atau pengaturan DPRD Kabupaten Kudus. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini akan membahas mengenai tahapan-tahapan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai klarifikasi.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam
pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program legisasi Daerah atau Prolegda, selanjutnya bupati mengirim prolegda ke DPRD untuk dibahas oleh pansus pembentukan perda kemudian pembahasan Ranperda di DPRD Kab Kudus dilakukan dengan Kepala Daerah dan pembahasan tersebut dilakukan dengan rapat-rapat seperti rapat
paripurna yang disampaikan oleh Bupati (menyampaikan Ranperda), rapat fraksi atas ranperda untuk menyusun pandangan umum, rapat paripurna pandangan umum, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, rapat kerja pansus, dan rapat laporan pansus ke pimpinan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan. Pengesahan oleh Kepala Daerah dan di tanda tangani paling lama 30 hari maksimal 2 minggu. Setelah disahkan maka dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya peraturan tersebut disosialisaikan kepada masyarakat. Kendala yang menghambat tahapan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019, yaitu kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah diadakan sosialisasi anggota dewan bersama masyarakat agar tersalurkan aspirasinya dengan baik.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Legislasi, DPRD, Kabupaten Kudus.

Actions (login required)

View Item