Zubaidah, Aisyah and Badriyah, Siti Malikhatun and Aminah, Aminah (2026) PERAN PERURI SEBAGAI CERTIFICATE AUTHORITY (CA) DALAM MENJAMIN NON-REPUDIATION PADA KASUS PEMBATALAN KONTRAK SEPIHAK DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK. _088 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aisyah Zubaidah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Aisyah Zubaidah_ABSTRAK.pdf Download (112kB)
	Text Aisyah Zubaidah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text Aisyah Zubaidah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Aisyah Zubaidah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Aisyah Zubaidah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text Aisyah Zubaidah_DAFPUS.pdf Download (138kB)

Abstract

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah menghadirkan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan transaksi, perlindungan konsumen, dan penyangkalan terhadap perjanjian elektronik. Dalam konteks tersebut, prinsip non-repudiation menjadi krusial karena berfungsi menjamin agar para pihak tidak dapat menyangkal keterlibatannya dalam transaksi yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum PERURI sebagai Certificate Authority dalam mendukung penerapan prinsip non-repudiation pada transaksi perdagangan elektronik, serta menganalisis bagaimana Certificate Authority dapat mencegah terjadinya penyangkalan dalam perjanjian elektronik.
Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum positif yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERURI sebagai CA berperan sebagai pihak ketiga terpercaya yang menjamin keabsahan identitas, integritas data, dan kekuatan pembuktian transaksi perdagangan elektronik melalui sertifikat elektronik dan segel elektronik. Penerapan prinsip non-repudiation diwujudkan melalui mekanisme teknis berbasis Infrastruktur Kunci Publik (IKP), verifikasi identitas berlapis, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta pencatatan timestamp dan log audit yang menghasilkan bukti kriptografis yang kuat. Meskipun demikian, penerapannya belum optimal karena belum adanya kewajiban normatif penggunaan sertifikat elektronik tersertifikasi dalam setiap transaksi perdagangan elektronik.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa PERURI sebagai CA memiliki peran strategis dalam menjamin penerapan prinsip non-repudiation dan memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Namun, diperlukan adanya penguatan regulasi yang mewajibkan penggunaan sertifikat elektronik tersertifikasi guna meningkatkan perlindungan hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi perdagangan elektronik.
Kata kunci: PERURI, Certificate Authority, non-repudiation, sertifikat elektronik, transaksi perdagangan elektronik.

Actions (login required)

View Item