NUGRAHA, GANDHY TRI and Rozah, Umi and Purwoto, Purwoto (2019) PENERAPAN ATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PREDICATE CRIME. _078 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -abstrak.pdf Download (84kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 78 GANDHY TRI NUGRAHA -dapus.pdf Download (189kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika. Dan untuk menganalisis dan mengkaji prospek pengaturan peraturan perundang-undangan yang ideal terhadap TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.
Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat sepsialitas sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun demikian kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur komprehensif. Selain menggunakan asas lex
specialis sistematis dalam penerapan hukum pidana tindak pidana tersebut juga dapat menggunakan asas lex consumens derogat legi consumptae. Prospek terhadap pengaturan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika pada masa yang akan datang ialah pertama, memberlakukan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk setiap tindak pidana pencucian yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang lain. Kedua, mendorong diundangkannya RUU Perampasan Aset dan juga melakukan harmonisasi RUU tersebut dengan Undang-Undang Narkotika. Ketiga, memasukkan ketentuan mengenai TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dalam klasifikasi delik yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Narkotika dan mendorong untuk segera
diundangkannya RKUHP yang memiliki pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Serta membuat pengaturan dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang diputuskan dalam amar putusan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penerapan Aturan

Actions (login required)

View Item