AGUNG, SUSIONO MURDANI and Wisnaeni, Fifiana and Ramadhan, Diastama Anggita (2020) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI._078 PDT 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Reformasi dan otonomi daerah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakatdesa untuk membangun, mengelola dan mengatur desanya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat desa. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ditetapkannya Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. BPD memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Permasalahan dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturanDesa Jambangan dan apakahada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan bagaimana solusinya. Tujuan dari penelitian hukum ini mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Jambangandan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Jambangan serta solusi terhadap hambatan yang terjadi. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai klarifikasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; pertama,Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Jambangan belum berjalan semestinya karena belum ada aturan jelas yang mengatur hal ini.Kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti, kurangnya pengetahuan setiap anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya dan kurangnya pengetahuan setiap anggota BPD mengenai pembentukan peraturan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya Pemerintah Daerah memberikan pelatihan agar terciptanya suatu produk hukum yang berkualitas dan memberikan sosialisasi arti penting tugas dan fungsi BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa mengingat BPD merupakan lembaga legislatif dengan melahirkan kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang, serta terkait pemisahan tugas dan fungsi dari anggota BPD agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya.
Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	09 Mar 2022 07:46
Last Modified:	14 Nov 2022 08:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5288

Actions (login required)

View Item