YULIDA, DEVI and Herawati, Ratna and Indarja, Indarja (2021) PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI ( 020 HTN 2021 ). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK

Kewenangan MK dalam melakukan judicial review undang-undang pengesahan perjanjian internasional menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan undang-undang pengesahan perjanjian internasional hanya memenuhi unsur formal tetapi tidak memenuhi unsur materiil sebagai undang-undang. Karekteristik khusus tersebut membuat pengujian dengan judicial review menjadi kurang tepat, sehingga dibutuhkan mekanisme khusus.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian penulisan deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif derta disajikan dengan teks yang bersifat naratif.
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membedakan mengenai undang-undang yang bersumber dari hukum nasional dan undang-undang pengesahan perjanjian internasional, akan tetapi pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional perlu dilakukan melalui judicial preview, yakni mekanisme pengujian yang dilakukan saat undang-undang masih berbentuk rancangan dan belum disahkan sehingga mengikat untuk umum.
Penerapan judicial preview oleh MK Indonesia perlu memperhatikan terkait kewenangan MK yang perlu ditegaskan secara yuridis. Legal standing pengujian diberikan kepada DPR dan hanya perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang saja yang wajib melalui mekanisme judicial preview, dalam pengujian konstitusionalitas melalui judicial preview menggunakan kriteria konstitusionalitas yang sama dengan penilaian konstitusionalitas undang-undang yang bersumber dari hukum nasional.
Perluasan kewenangan MK dalam melakukan judicial preview nantiya harus diikuti dengan adanya Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam mekanisme pengujiannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Judicial Preview, Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	09 Mar 2022 06:59
Last Modified:	09 Mar 2022 06:59
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5285

Actions (login required)

View Item