Search for collections on Undip Repository

PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PESAGI, KECAMATAN KAYEN, KABUPATEN PATI _ 006 Perdata 2021

JIWANTI, SUKMA HAYU and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2021) PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PESAGI, KECAMATAN KAYEN, KABUPATEN PATI _ 006 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Text
cover.pdf

Download (449kB)
[img] Text
bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (429kB)
[img] Text
bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (559kB)
[img] Text
bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (201kB)

Abstract

Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi penting dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap guna menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas tanah. Mengacu latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
Penelitian dilakukan di Desa Pesagi,Kayen, Pati dengan jenis penelitian lapangan dan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi lapangan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir secara deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati belum berjalan sebagaimana diatur salam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah tidak terciptanya jaminan kepastian hukum terhadap surat bukti kepemilikan hak atas tanah dan memicu timbulnya sengketa mengenai batas tanah di kemudian hari.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 09 Mar 2022 06:47
Last Modified: 09 Mar 2022 06:47
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5283

Actions (login required)

View Item View Item