ANJANI, DAVIENA PUTRI and Susetyorini, Peni and Roisah, Kholis (2026) DINAMIKA PRAKTIK DIPLOMASI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIK HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS: PERSONA NON GRATA EBRAHIM RASOOL). _016 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_ABSTRAK.pdf Download (205kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text DAVIENA PUTRI ANJANI_DAFPUS.pdf Download (220kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik hubungan diplomatik ke dalam ranah digital melalui pemanfaatan media sosial dan platform daring. Diplomasi digital memberikan kemudahan dan kecepatan komunikasi, namun juga menimbulkan persoalan hukum akibat belum adanya pengaturan eksplisit dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Kondisi ini memunculkan disparitas yang berdampak pada ketidakpastian hukum, kaburnya batas antara komunikasi resmi dan publik, serta potensi pelanggaran prinsip hukum diplomatik. Permasalahan ini semakin kompleks dalam kasus penetapan persona non grata terhadap Ebrahim Rasool oleh Amerika Serikat yang diumumkan melalui media sosial. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman komprehensif terkait dinamika diplomasi digital dalam hukum diplomatik dan hukum internasional. Praktik diplomasi digital belum diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum diplomatik. Akan tetapi pelaksanaannya tetap dapat divalidasi melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), serta prinsip non intervensi dan invioliability. Penggunaan media digital dapat dipandang sebagai perluasan sarana diplomasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum diplomatik dan hukum internasional. Penetapan persona non grata terhadap Ebrahim Rasool oleh Amerika Serikat sah secara substansial sebagai hak prerogatif negara penerima. Meskipun apabila dilihat secara prosedural dan etika diplomatik, tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap keabsahan formal yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran dalam hukum diplomatik.
Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Hukum Diplomatik, Persona Non Grata, Diplomasi di Era Digital

Actions (login required)

View Item