HUDAYA, IFI MEIRIZKA and Setiyono, Joko and Roisah, Kholis (2026) EFEKTIVITAS NORMATIF ASEAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY 2004 DAN BUDAPEST CONVENTION ON CYBERCRIME DALAM PENANGANAN KEJAHATAN CYBER SCAM DI KAMBOJA. _015 HI 2026. Post-Doctoral thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_ABSTRAK.pdf Download (244kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text IFI MEIRIZKA HUDAYA_DAFPUS.pdf Download (308kB)

Abstract

Meningkatnya kejahatan siber lintas negara melalui praktik cyber scam yang berpusat di Kamboja menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama hukum internasional yang ada belum sepenuhnya mampu merespon karakter kejahatan berbasis digital yang cepat, dinamis, dan lintas yurisdiksi. ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty 2004 (AMLAT 2004) dan Budapest Convention on Cybercrime memperlihatkan perbedaan mendasar dalam mengatur bantuan hukum timbal balik serta akses terhadap data elektronik lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan substansi dan prosedur hukum antara kedua instrumen, serta menilai efektivitas normatifnya dalam menangani cyber scam di Kamboja.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Analisis difokuskan pada kecukupan pengaturan kedua instrumen dalam merespon karakter bukti elektronik yang bersifat volatil serta pengaruh prinsip kedaulatan dan non-interference terhadap efektivitas kerja sama hukum internasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMLAT 2004 dan Budapest Convention dibangun di atas orientasi normatif yang berbeda. AMLAT 2004 menempatkan penghormatan terhadap kedaulatan negara melalui mekanisme yang bersifat formal, terpusat, dan bergantung pada persetujuan negara termohon, sehingga menghasilkan legitimasi hukum yang kuat tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan respons cepat dalam pengamanan bukti elektronik. Budapest Convention mengadopsi pendekatan yang lebih operasional dengan menyesuaikan pengaturannya terhadap karakter kejahatan siber antara lain melalui mekanisme expedited preservation of data, real-time collection of traffic data, dan 24/7 point of contact. Pada yurisdiksi Kamboja AMLAT 2004 tetap menjadi instrumen yang berlaku secara hukum, tetapi efektivitas normatifnya terbatas dalam menangani cyber scam. Budapest Convention tidak memiliki daya ikat karena tidak diratifikasi, tetapi mencerminkan standar normatif yang lebih adaptif dalam merespon kebutuhan pengaturan kejahatan siber pada tingkat nasional maupun internasional.
Keywords: AMLAT 2004, Budapest Convention, mutual legal assistance, cyber scam, cross-border data access

Actions (login required)

View Item