TURNIP, YUDIKA ROBERT MATHEUS and JAYA, Nyoman Serikat P. and Rozah, Umi (2020) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1456K/PID.SUS/2012 PN. BGL) _ 005 PIDANA 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (600kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)

Abstract

Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan kejahatan yang nyata dan bukan merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Berdasarkan Catatan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019, terdapat 195 kasus laporan terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Pandangan patriarki yang hidup dalam masyarakat membuat terjadinya kesalahpahaman konsep bahwa perempuan/istri harus dan wajib mengikut kemauan pria/suami.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebagai kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia saat ini serta mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (marital rape) dalam pembaharuan hukum pidana.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidan atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya dilapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) belum diatur secara rigit dalam hukum positif di Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga belum cukup untuk melindungi korban dari tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menghadapi tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape).

Actions (login required)

View Item