ATHALLARIQ, RENALDY SULTHAN FARID and Cahyaningtyas, Irma and Baskoro, Bambang Dwi (2021) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg ) _ 005 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (350kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)

Abstract

Saksi mahkota mengakibatkan kedudukan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga menyebabkan pro dan kontra. Pengaturan dari saksi mahkota tidak ditemukan dalam aturan umum, melainkan dapat ditemukan dalam peraturan khusus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia; kedua, bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dideskripsikan menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga memudahkan penyusunan penulisan hukum ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa pengaturan mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota diperbolehkan bilamana pembuktian sulit. Saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan umum dan merugikan terdakwa. Saksi mahkota dapat dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu. Hak dan kewajiban terdakwa berubah sementara saat dijadikan sebagai saksi mahkota.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saksi mahkota dilakukan bilamana terjadinya kebuntuan dalam tindak pidana yang pembuktiannya sulit saja, sehingga cukup diatur secara khusus. Pemeriksaan saksi mahkota harus memperhatikan syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat ajukan saksi mahkota. Hak dan kewajiban terdakwa yang tercederai karena pemeriksaan saksi mahkota, oleh karena itu diperlukan adanya pemberian peringanan terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota.

Actions (login required)

View Item