PRAMUDITA, ADI YOGA and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2021) ANALISIS KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA_35 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi lembaga tertinggi melainkan menjadi lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga lainnya. Berubahnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga diikuti berubahnya tugas dan kewenangan MPR. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana implementasi perubahan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem Ketatanegaraan RI dengan berubahnya UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 serta Bagaimana kedudukan dan status hukum dari produk hukum MPR / Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; pertama, berubahnya kedudukan maka menyebabkanberubahnya juga tugas dan kewenangandari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menetapkan Garis Besar Haluan Negara, tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam melakukan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presidenmelibatkan lembaga Mahkamah Konsitusi, dan diterapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionalberdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025yang mengantikan Garis Besar Haluan Negara sebagai arah pembangunan Negara.Kedua, mengenai status hukum terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal Tap MPR dapat mengacu pada Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang masih terdapat beberapa ketetapan dari Tap MPR khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4 yang masih berlaku dan menjadi sumber hukum bagi peraturan dibawahnya, hal tersebut dibuktikan pada Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa kedudukan Ketetapan MPR masuk ke dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran: pertama, berubahnya kedudukan MPR mempertegas sistem Presidensil yang dianut oleh Negara Indonesia dan juga tidak serta merta membuat kita melupakan produk hukum MPR, mengenai produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR masih diakui kedudukannya. Kedua, Perlu adanya ketentuan tambahan bagi MPR dalam Undang – undang, khususnya prihal mengenai mekanisme MPR dalam menguji produk hukumnya sendiri.
Kata Kunci : Kedudukan MPR, Tugas dan Wewenang, Ketetapan MPR

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	09 Mar 2022 06:03
Last Modified:	22 Dec 2022 07:48
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5277

Actions (login required)

View Item