Nurjannah, Anna and Widanarti, Herni and Islamiyati, Islamiyati (2026) ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN STATUS PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2024/PA.WNO). _081 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Anna Nurjannah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Anna Nurjannah_ABSTRAK.pdf Download (105kB)
	Text Anna Nurjannah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Anna Nurjannah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Anna Nurjannah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Anna Nurjannah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text Anna Nurjannah_DAFPUS.pdf Download (136kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pembatalan perkawinan akibat penipuan status perkawinan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yang disebabkan oleh penipuan terkait status perkawinan yang dilakukan oleh suami (Tergugat) terhadap Istri (Penggugat). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terkait pembatalan perkawinan, serta menelaah akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/204/PA.Wno berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang dipakai diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya penipuan status perkawinan Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan. Dasar pertimbangan hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan, fakta yang terjadi dan teori keadilan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini, baik bagi pihak yang membatalkan maupun bagi pihak yang dibatalkan, adalah batalnya hubungan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum lainnya adalah, status terhadap suami istri, terhadap harta bersama, dan terhadap status anak. Maka dari itu dibutuhkannya pencegahan agar pelanggaran penipuan terhadap status perkawinan tidak terjadi kembali yaitu dengan memberikan pencegahan yang bersifat preventif yaitu melakukan pengecekan yang lebih teliti dan pengawasan yang lebih ketat. Sementara itu, juga terdapat pencegahan yang bersifat represif yaitu dengan cara penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan status perkawinan tersebut.
Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Penipuan Status, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.

Actions (login required)

View Item