BR. SITORUS, REBECCA ANGELA and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2026) TINJAUAN YURIDIS FUNGSI KOREKTIF PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGAWASAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN AUPB. _039 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-abstrak.pdf Download (117kB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Rebecca Angela Br. Sitorus-dapus.pdf Download (157kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi negara, termasuk melalui diskresi guna mengatasi kekosongan hukum, ketidakjelasan aturan, dan stagnasi pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, diperlukan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga pengawas yuridis untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pengawasan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan penafsiran terhadap norma hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki fungsi korektif yang penting dalam mengawasi dan menguji tindakan diskresi pejabat pemerintahan, khususnya dalam
menilai adanya penyalahgunaan wewenang berdasarkan AUPB. AUPB berperan sebagai standar normatif dan etis dalam menilai legalitas serta legitimasi tindakan pemerintahan. Pengujian diskresi oleh PTUN tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga substansial, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan,
proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi PTUN dan penerapan AUPB secara konsisten sangat diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berkeadilan.
Kata Kunci: PTUN, Diskresi, AUPB, Penyalahgunaan Wewenang

Actions (login required)

View Item