SITEPU, CERIA RAHMA YANI BR and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL _ 004 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (469kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat
yang memerlukan penanggulangan segera. Adapun salah satu bentuk
penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam
hal keadaan darurat, pengadaan barang/jasa untuk menanggulangi pandemi Covid-
19 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat kerap menimbulkan risiko seperti
kemahalan harga, Penyedia yang tidak kompeten, hingga praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki kekhawatiran
dan keraguan untuk melakukan pengadaan barang/jasa di masa pandemi Covid-19,
karena mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Keraguan Pemerintah untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa tentu akan menghambat penanggulangan
Covid-19 berikut dengan pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, manajemen risiko pengadaan, dan
korelasi antara pengadaan barang/jasa dengan pembangunan nasional. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif
dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan penelaahan
terhadap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dituangkan ke dalam
penulisan hukum ini.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu
pengaturan mengenai manajemen risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan
darurat agar pelaku pengadaan memiliki pedoman berupa peraturan yang secara
khusus mengatur mengenai manajemen risiko. Apabila segala risiko pengadaan
barang/jasa dalam keadaan darurat dapat ditangani dengan baik, maka akan
memiliki dampak positif terhadap RKP tahun 2021 yang fokus terhadap pemulihan
kehidupan masyarakat dan roda perekonomian pasca Covid-19.

Actions (login required)

View Item