Admojo, Sutta Rama and Prananingtyas, Paramita and Budiharto, Budiharto (2019) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME DI KAWASAN KENDALI KETAT DKI JAKARTA. _074 DG 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 74 Sutta Rama Admojo-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-abstrak.pdf Download (61kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-dapus.pdf Download (115kB)
	Text 74 Sutta Rama Admojo-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)

Abstract

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan reklame di daerah. Penyelenggaraan reklame yang diatur oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi berbagai aspek salah satunya upaya investasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang reklame secara umum dan secara khusus melalui zonasi kawasan kendali ketat oleh Pemerintah DKI Jakarta dan dampak pengaturan tentang reklame melalui zonasi kawasan kendali ketat terhadap upaya investasi di wilayah DKI Jakarta.
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Pengaturan khusus penyelenggaraan reklame kawasan kendali ketat terdapat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang meliputi titik persebaran kawasan pengendalian ketat DKI Jakarta, peraturan penyelenggaraan reklame kawasan kendali ketat DKI Jakarta dan pajak penyelenggaraan reklame kawasan kendali ketat DKI Jakarta. Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yaitu
prinsip potensi hambatan masuk (entry barrier) dan prinsip diskriminasi non harga sehingga dapat mempersulit upaya investasi di daerah yang sudah terbukti dengan menurunnya jumlah investasi reklame di kawasan kendali ketat meskipun angka penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame sebab memiliki sistematika penghitungan pajak yang berbeda.
Kata kunci : Reklame, upaya investasi, Peraturan Gubernur, DKI Jakarta

Actions (login required)

View Item