Hutagalung, Jaya Pandapotan and Rozah, Umi and Purwoto, Purwoto (2019) KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Jo. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. _073 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 73 Jaya P. Hutagalung-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-abstrak.pdf Download (217kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (885kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text 73 Jaya P. Hutagalung-dapus.pdf Download (222kB)

Abstract

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi Negara tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Titik rawan korupsi salah satunya terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat merugikan keuangan Negara paling fatal karena pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu aktivitas dari pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis untuk menanggulangi kejahatan tersebut
Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pengaturan hubungan hukum pengadaan barang dan jasa dengan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan bersama-sama dalam kasus nomor
24/Pid,Sus-TPK/2018/PN.Mdn jo nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn
Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sudi kepustakaan dengan mempelajari literature dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan
dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai hubungan pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan tindak pidana korupsi pada saat ini sudah sangat banyak terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah,
kemudian dijelaskan juga tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara bersama-sama.
Kata Kunci : Kejahatan, Hukum Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Actions (login required)

View Item