SIAGIAN, JOSUA RODO WILTON and Priyono, Ery Agus and Islamiyati, Islamiyati (2026) PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (STUDI ANALISIS PERJANJIAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN TAHAP II NOMOR: 640/2325 JAWA TENGAH). _077 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_ABSTRAK.pdf Download (242kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB) |
|
|
Text
JOSUA RODO WILTON SIAGIAN_DAFPUS.pdf Download (278kB) |
Abstract
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilakukan atas kesepakatan bersama, salah satunya bentuk perjanjian adalah perjanjian pemborongan. Praktik perjanjian pemborongan di kehidupan sehari-hari dalam bidang konstruksi masih terdapat tidak memenuhi Pasal 47 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga menimbulkan akibat hukum dalam klausul kontrak perjanjian pemborongan (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan Tahap II Nomor: 640/2325 Jawa Tengah) tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemborongan (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan Tahap II Nomor: 640/2325 Jawa Tengah) memberikan pengaturan untuk keseimbangan bagi para pihak. Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menimbulkan pada subjek dalam hak dan kewajiban para pihak dan objek dalam kontrak perjanjian pemborongan berupa klausul khusus seperti wanprestasi, kegagalan bangunan, force majeure, pemeliharaan bangunan setelah jadi, serta denda pembayaran.
Kata Kunci: Penerapan, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pemborongan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penerapan, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pemborongan |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 17 Jun 2026 00:58 |
| Last Modified: | 17 Jun 2026 00:58 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/52523 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
