RASYID, MUHAMMAD MAULANA HASNAN and Rahayu, Rahayu and Farida, Elfia (2019) KEWAJIBAN NEGARA MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAM BERAT PERISTIWA 1965/1966 BERBASIS INISIATIF LOKAL (STUDI PROSPEKTIF KABUPATEN BOYOLALI). _072 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (839kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-abstrak.pdf Download (124kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 72 Muhammad Maulana Hasnan Rasyid-dapus.pdf Download (359kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kebuntuan normatif
dan prosedural di tingkat nasional yang mempersulit wacana
penyelesaian pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965/1966. Sebagai
upaya untuk keluar dari stagnasi wacana penyelesaian Peristiwa
1965/1966, penelitian ini menawarkan model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui inisiatif lokal Pemerintah Daerah. Penelitian ini secara prospektif mendorong Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan inisiatif lokal penyelesaian Peristiwa 1965/1966. Penelitian ini meneliti bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di Boyolali pada Peristiwa 1965/1966 dan bagaimana bentuk kewajiban negara berbasis inisiatif lokal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada para korban Peristiwa 1965/1966. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dengan spesifikasi penelitian yakni deskriptif-preskriptif. Metode pendekatan sosio-legal dipilih untuk membuat penelitian menjadi lebih kreatif, kombinatif-interdisipliner, dan membebaskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa didapatkan fakta-fakta hukum berupa pembunuhan, pemusnahan, kerja paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan paksa sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Boyolali pada Peristiwa 1965/1966. Adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada Peristiwa 1965/1966 selanjutnya menuntut Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai representasi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewajibannya atas HAM kepada para korban. Secara prospektif, penyelesaian Peristiwa 1965/1966 oleh Pemerintah Kabupaten berada dalam bingkai inisiatif lokal, di antaranya berupa pencarian kebenaran, langkah legislatif dan praktis pemenuhan hak korban, implementasi konsep Kabupaten/Kota HAM, rekonsiliasi lokal, serta pendidikan HAM dan konteks Peristiwa 1965/1966 di kurikulum pendidikan sekolah.
Kata Kunci: Peristiwa 1965/1966, Kewajiban Negara, Inisiatif
Lokal.

Actions (login required)

View Item