PARTOGI, BRYAN NICHOLAS LEONARD and Santoso, Budi and Irawati, Irawati (2026) PEMBATALAN MEREK KARENA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.Sus- HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst) TENTANG MEREK LEBELAGE. _082 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-abstrak.pdf Download (8kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text BRYAN NICHOLAS LEONARD PARTOGI-dapus.pdf Download (22kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia sebagai dasar pertimbangan hakim, serta menelaah secara komprehensif pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor
63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat tentang merek LEBELAGE.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, meliputi UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (UU MIG), Paris Convention, TRIPs Agreement, dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan yang dikaji.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap memiliki kedudukan hukum yang diakui berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU MIG, dengan syarat pemiliknya telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dan memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG jo. Pasal 18 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016. Adapun TRIPs tidak dapat secara langsung dijadikan dasar pertimbangan hakim karena ketentuannya telah diakomodir oleh UU MIG. Selanjutnya, majelis
hakim telah tepat dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya antara merek LEBELAGE milik Tergugat dan Penggugat, itikad tidak baik Tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, serta pengakuan merek LEBELAGE sebagai merek terkenal berdasarkan fakta ekspor ke 28 negara, pendaftaran di 14 negara, dan intensitas promosi yang signifikan.
Kata Kunci: Pembatalan Merek, Merek Terkenal Asing, Itikad Tidak Baik, UU MIG, LEBELAGE

Actions (login required)

View Item