RAHAYU, ANITA and Ispriyarso, Budi and Adiyanta, FC. Susila (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. _045 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANITA RAHAYU-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (893kB)
	Text ANITA RAHAYU-abstrak.pdf Download (168kB)
	Text ANITA RAHAYU-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANITA RAHAYU-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text ANITA RAHAYU-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text ANITA RAHAYU-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text ANITA RAHAYU-dapus.pdf Download (628kB)
	Text ANITA RAHAYU-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)

Abstract

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah belum optimal, yang tercermin dari belum tercapainya target penerimaan serta tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menetapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa tengah, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta George C. Edwards III, serta dikaji berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pemberian insentif penghapusan tunggakan dan sanksi administratif. Namun, peningkatan tersebut bersifat sementara dan belum mampu membangun kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi penumpukan pelayanan di kantor Samsat, pelambatan kinerja server, keterbatasan akses informasi masyarakat di pedesaan, kondisi ekonomi masyarakat, serta kondisi force majeure, yang diatasi melalui peningkatan sosialisasi, perbaikan pelayanan, dan penguatan koordinasi antar instansi.
Kata kunci : implementasi kebijakan pajak, pemutihan, kendaraan bermotor, penerimaan daerah, kepatuhan.

Actions (login required)

View Item