NUGROHO, SOERATIN DEA and Prananingtyas, Paramita and Al Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan (2026) ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERMOHONAN PAILIT OLEH PEKERJA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBAGAI DASAR UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 13 K/PDT.SUS-PAILIT/2025). _078 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SOERATIN DEA NUGROHO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_ABSTRAK.pdf Download (232kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text SOERATIN DEA NUGROHO_DAFPUS.pdf Download (262kB)

Abstract

Hak pekerja yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan kewajiban pembayaran sehingga dapat dikualifikasikan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permasalahan muncul ketika beberapa pekerja mengajukan permohonan pailit berdasarkan satu putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sama, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan pekerja sebagai kreditor dan pemenuhan syarat pluralitas kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan permohonan pailit oleh pekerja yang didasarkan pada satu putusan Pengadilan Hubungan Industrial serta pertimbangan hukum dalam menilai terpenuhinya unsur pluralitas kreditor.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan, dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela, serta telah melalui setidaknya tahapan teguran (aanmaning) kedua dapat memenuhi unsur utang. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, hak pekerja yang bersumber dari satu putusan Pengadilan Hubungan Industrial dipandang sebagai satu kesatuan utang. Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 yang membatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang, karena tidak terpenuhinya syarat pluralitas kreditor. Keabsahan permohonan pailit ditentukan tidak hanya oleh adanya utang yang tidak dibayar, tetapi juga oleh struktur dan sumber kewajiban yang menjadi dasar permohonan.
Kata Kunci: Pekerja, Permohonan Pailit, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Actions (login required)

View Item