CAKRAWALA, KARA MEGARA and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2026) IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PELINDUNGAN HAK KESEHATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA BADAN PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA JAWA TENGAH. _044 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kara Megara Cakrawala-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-abstrak.pdf Download (218kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-dapus.pdf Download (238kB)
	Text Kara Megara Cakrawala-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok pekerja yang
memberikan sumbangsih penerimaan devisa terbesar bagi Indonesia. Meskipun demikian, mereka juga merupakan kelompok pekerja yang memiliki kerentanan untuk sakit di luar negeri sehingga hak kesehatan mereka harus dipenuhi. Salah satu bentuk pemenuhan kesehatan PMI adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Kendati demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dari segi teknis maupun yuridis yang berimplikasi pada terjadinya kesenjangan antara norma yang dicita-citakan (das sollen) dan yang terjadi secara nyata (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaturan hukum dan implementasi JKN terhadap PMI.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bekerjanya hukum (law in action) melalui wawancara dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menganalisis data primer dan data sekunder.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa secara normatif, beberapa regulasi seperti UU PPMI, UU SJSN, dan UU BPJS telah mengatur agar PMI mengikutsertakan dirinya dalam JKN guna menjamin kesehatan dirinya saat sebelum, selama, dan sesudah bekerja di negara penempatan. Adapun dalam regulasi tersebut mengatur
peranan masih-masing pihak dalam penyelenggaraan JKN pada PMI. Lebih lanjut, diatur pula mengenai tanggungan iuran JKN kepada PMI yang wajib untuk ditunaikan sebagai peserta JKN. Pada implementasinya, JKN pada PMI masih belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan batasan yurisdiksi JKN yang belum mampu menjamin PMI secara langsung di negara penempatan serta
sistem teknis yang memberatkan PMI saat sedang bekerja di negara penempatan. Selain itu, dalam menjamin kesehatan pada PMI, PMI itu sendiri memiliki asuransi nasional negara penempatan yang sudah diasuransikan majikan yang mana lebih efektif dibandingkan JKN.
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Actions (login required)

View Item