PURBA, SILVIA CHRISTINA ANGELICA and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2026) KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN KEMANFAATAN DI WILAYAH JAWA TENGAH. _036 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Silvia Christina Angelica Purba-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-abstrak.pdf Download (220kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-dapus.pdf Download (189kB)
	Text Silvia Christina Angelica Purba-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)

Abstract

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan
instrumen fiskal daerah yang digunakan untuk mengatasi tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan isu penting terkait prinsip kemanfaatan dan keadilan dalam sistem perpajakan daerah, sehingga perlu dikaji secara komprehensif dari perspektif
yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemutihan PKB serta mengkaji dampaknya dari aspek kemanfaatan dan keadilan bagi wajib pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta data empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, SAMSAT, dan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal pemerintah daerah dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut pertimbangan yuridis dalam penetapannya serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini diarahkan untuk
mengkaji dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemutihan PKB serta menilai bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan dalam sistem perpajakan daerah. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai posisi kebijakan pemutihan PKB dalam kerangka hukum pajak daerah serta kontribusinya terhadap keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan terhadap wajib pajak.
Kata kunci: Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan dan
Kemanfaatan, Efektivitas Kebijakan.

Actions (login required)

View Item